PAREPARE, KLUPAS.COM – Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) megefektifkan peran forum Partisipasi Publik dalam Mensejahterakan Perempuan dan Anak (Puspa).
Forum yang melibatkan pemerhati perempuan dan anak dari berbagai kalangan, baik organisasi masyarakat, media, penyuluh agama, akademisi, budayawan, dan stakeholder ini diefektifkan demi menekan angka kekerasan kasus perempuan dan anak di Kota Parepare.
Dalam menyamakan persepsi, Pemkot bersama Forum Puspa menggelar rapat koordinasi yang digelar di Balai Ainun Habibie, Rabu (1/9/2021).
Sekretaris Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, mengatakan rakor itu diharapkan dapat menyamakan persepsi untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak, baik persoalan prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah, termasuk eksploitasi, dan angka kematian ibu dan anak.
“Berharap melalui forum puspa yang berasal dari berbagai latar belakang dan profesi dapat membantu pemerintah daerah melalui DP3A untuk dapat bekerja bersama melakukan upaya yang saya jelaskan tadi,” jelas Iwan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, Andi Rusia, melalui Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Sriyanti Ambar mengatakan, rakor itu untuk mengoptimalkan terwujudnya pencapaian keadilan kesetaraan gender.
“Hal ini untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Parepare dengan menguatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan gender melalui rapat koordinasi,” kata Sriyanti.
Selain itu, dalam forum Puspa harus menjalankan program ‘three ends’, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan.
Puspa juga kata dia harus menjalankan peran yakni, advokasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan pendampingan kegaiatan yang mendukung lrogram three ends.
“Pada tugas Puspa ini yakni menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Membangun kerjasama antara media untuk menyebarluaskan informasi tentang program three ends,” jelasnya.
Pada rakor itu, DP3A Parepare juga menghadirkan pemateri dari DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi Kesetaraan Gender yang juga selaku fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan, Syatri Fitrah Abdullatif. (*)