banner 728x250

Pangerang Rahim Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Parepare TA 2022 ke DPRD

banner 120x600
banner 468x60

PAREPARE, KLUPAS.COM – Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, mewakili Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

Penyerahan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Parepare TA 2022 digelar melalui Rapat Paripurna DPRD di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Gedung DPRD Kota Parepare, Senin 10 Juli 2023.

banner 800x800

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua DPRD Parepare M Rahmat Sjamsu Alam. Hadir Anggota DPRD Parepare secara kuorum, Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad, Kepala SKPD, Camat dan Lurah, serta sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota Parepare.

Pangerang Rahim menjelaskan, penyerahan Ranperda ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 189 ayat (1) bahwa Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Dan pada pasal 194 bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Pangerang mengatakan, pelaksanaan seluruh kegiatan yang diprogramkan pada Tahun Anggaran 2022 telah berakhir pada 31 Desember 2022.

Olehnya itu, kata Pangerang, Pemerintah Kota Parepare menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan setiap anggota dewan yang terhormat karena telah memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun pelaksanaan.

Sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, lanjut dia, tentunya penyampaian laporan menjadi salah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dari aspek keuangan tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Tahun 2022, dan tertuang dalam laporan keuangan belanja daerah sesuai dengan format laporan realisasi anggaran pada APBD tahun anggaran 2022 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Lebih lanjut Pangerang menuturkan, Ranperda tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini diserahkan dengan lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Parepare kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan tahun 2022. Ini untuk keenam kalinya Parepare mendapatkan opini WTP. Untuk mendapatkan opini WTP setidaknya ada empat indikator agar sebuah laporan keuangan pemerintah mendapatkan opini WTP,” paparnya.

Pangerang mengungkapkan, sejak awal Pemkot Parepare selalu menekankan agar tata kelola pemerintahan harus merujuk pada tiga taat, yaitu taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran.

Sehingga, kata dia, hal inilah yang menghasilkan disiplin kerja yang baik pada Pemerintahan Kota Parepare dalam menghadirkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

“Ini adalah bukti kerja kita semua. Terima kasih DPRD sudah menjadi mitra terbaik dalam fungsi pengawasan. Terima kasih pimpinan dan staf SKPD. Para pengguna anggaran atas keseriusan menunjukkan kerja-kerja terbaik,” ujarnya.

Pangerang menambahkan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemkot bertekad untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, efektif dan berkelanjutan.

Dimana hal tersebut dapat menjadi dasar kestabilan perekonomian dan mengoptimalkan alokasi anggaran pada semua sektor pembangunan, agar benar-benar efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare.

* Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022:
1. Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021;
2. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
3. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
6. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 dan 2021;
7. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
8. Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Karajae Tahun Anggaran 2022;
9. Hasil Reviu Inspektorat Kota Parepare atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;
10. Laporan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun 2022 yang telah direviu oleh Inspektorat Kota Parepare;

* Ringkasan Laporan Keuangan:
1. Saldo Aset per 31 Desember 2022, sebesar 2 Trilyun 300,25 milyar rupiah lebih, saldo Kewajiban sebesar 43,38 milyar rupiah lebih, dan saldo Ekuitas sebesar 2 Trilyun 256,87 milyar rupiah lebih, terdiri atas;
a. Saldo Aset Lancar sebesar 67,12 milyar rupiah lebih
b. Saldo Investasi Jangka Panjang Tetap sebesar 93,07 milyar rupiah lebih
c. Saldo Aset Tetap sebesar 2 Trilyun 89,30 milyar rupiah lebih
d. Saldo Aset Lainnya sebesar 50,75 milyar rupiah lebih
e. Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar 37,85 milyar rupiah lebih
f. Saldo Kewajiban Jangka Panjang sebesar 5,53 milyar rupiah lebih.
2. Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah selama Tahun Anggaran 2022 sebesar 906,54 milyar rupiah lebih atau sebesar 90,60% terdiri dari;
a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 173,75 milyar rupiah lebih atau 104,23%
b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 720,19 milyar rupiah lebih atau 88,22%
c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 12,59 milyar rupiah lebih atau 71,86%.
3. Jumlah Realisasi Belanja Daerah sebesar 904,42 milyar rupiah lebih atau sebesar 89,52% terdiri atas;
a. Realisasi Belanja Operasi sebesar 701,03 milyar rupiah lebih atau 93,18%
b. Realisasi Belanja Modal sebesar 199,08 milyar rupiah lebih atau 79,62%
c. Realisasi Belanja Tak terduga sebesar 4,31 milyar rupiah lebih atau 53,90%.
4. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 17,79 milyar rupiah lebih dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar 2,76 milyar rupiah lebih.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2022 sebesar 17,14 milyar rupiah lebih. (*)

banner 1066x1600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

https://permatajingga.com/ Slot Thailand Situs Slot