banner 728x250

Pemkot Parepare Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

banner 120x600
banner 468x60

MAKASSAR, KLUPAS.COM – Pemerintah Kota Parepare kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari BPK RI.

LHP BPK atas LKPD 2023 diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Amin Adab Bangun kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali, di Kantor BPK Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin 27 Mei 2024.

banner 800x800

Akbar Ali hadir menerima piagam WTP bersama Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Muh Husni Syam.

“Terima kasih kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare yang telah berkomitmen dalam memberikan data dan informasi serta menindaklanjuti secara cepat segala proses pemeriksaan oleh BPK RI,” kata Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali melalui akun media sosial resminya.

Sekda Kota Parepare Muh Husni Syam menuturkan, opini WTP merupakan suatu prestasi khusus bagi Pemkot Parepare dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Itu berkat bimbingan bapak Pj Wali Kota (Akbar Ali) yang menekankan kita untuk terus bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” kata Husni Syam.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA) yang dihubungi media lewat telepon selulernya mengatakan, ada enam Pemerintah Daerah yang menerima LHP LKPD 2023 dari BPK, yakni Parepare, Luwu, Wajo, Bone, Sidrap, dan Enrekang.

“Keenam Pemerintah Daerah ini, semua WTP. Penerimaannya pun masing-masing dihadiri Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Termasuk Pemkot Parepare diterima oleh Pj Wali Kota bersama Pimpinan DPRD,” kata Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, APBD dibahas dan ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sehingga hasil LHP LKPD dari BPK diterima secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam hal ini Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Jadi penerimaan hasil LHP LKPD tahun 2023, maka diundang kedua-keduanya untuk menerima dari BPK,” ujarnya.

Rahmat mengemukakan, diraihnya opini WTP atas LHP LKPD 2023, sebagai wujud kemampuan Pemerintah Daerah menyajikan laporan keuangan dalam standar kewajaran.

“Artinya bisa dipertanggungjawabkan,” tegas RSA, akronim Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini.

Setelah penerimaan LHP LKPD 2023, maka Pemerintah Daerah segera menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD 2023 ke DPRD.

“Sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyiapkan rancangan pertanggungjawaban APBD paling lama enam bulan. Pekan depan sudah bulan Juni. Sehingga disarankan Pemerintah Kota untuk segera menyusun dan menyerahkan rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023,” ingat Rahmat.

Dia pun mengapresiasi Pemkot Parepare atas diraihnya opini WTP dari BPK.

“APBD ini merupakan produk DPRD bersama Pemda. Tugas Pemda melaksanakan APBD. Sedangkan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. Olehnya itu, dengan WTP ini atas nama Pimpinan DPRD tentu mengapresiasi kerja-kerja Pemda dan anggota DPRD, sehingga mendapatkan WTP,” pungkas Ketua MD KAHMI Parepare ini. (*)

banner 1280x1280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *