PAREPARE, KLUPAS.COM – Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe turun langsung memantau proses pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah, Selasa 25 Januari 2022.
Pada kesempatan itu, Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum itu, didampingi Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, semua Asisten dan sejumlah pejabat Pemkot Parepare. Ada tiga sekolah yang dikunjungi, yakni SDN 5, SMAN 1, dan SMPN 1 Parepare.
“Saya berkunjung didampingi oleh Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, dan semua Asisten. Saya turun ke bawah (sekolah) ingin sekali melihat dan merasakan seperti apa kelangsungan pembelajaran tatap muka. Ada hambatan atau tidak. Dan setelah saya melihat, saya senang karena tata laksana pembelajaran tatap muka sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi saya,” ujar Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan ini.
Di SDN 5, kata dia, masih ada guru satu orang yang belum tervaksin, karena alasan medis. Taufan Pawe pun langsung perintahkan Kepala Sekolah agar membatasi ruang interaktif guru yang belum tervaksin dengan siswa.
“Kita harus bijak, dan saya akan bicara dengan dokternya kembali apakah memang kondisi kesehatan yang terbaca dari bulan Juni 2021, ada surat keterangan itu masih berlaku sekarang atau sudah bisa dilakukan vaksin,” ucapnya.
“Saya senang sekali, saya masuk berinteraksi dengan anak-anak siswa kita, dia memahami apa tujuannya pakai masker. Terus saya tanya, paham tidak yang namanya orang divaksin? Dia paham. Saya tanya bersedia tidak divaksin? Bersedia,” sambung Taufan Pawe.
Justru menjadi tanda tanya besar bagi dia, terkait dengan adanya opini-opini yang berkembang termasuk aksi demonstrasi ke Pemerintah Kota, ada orang atau kelompok masyarakat yang tidak menghendaki pelaksanaan vaksin untuk anak-anak.
Taufan menyebut, kesadaran masyarakat memadai, bahwa masker dengan vaksin adalah pasangan sejoli.
“Nah, jadi sekali lagi saya turun ke tempat ini (sekolah) sampai ke tingkat SMP nanti, samapi ke tingkat SMA saya mau ambil sampel. Saya mau lihat ada tidak penolakan. Untuk sampai sekarang tidak ada penolakan. Mereka sudah teredukasi, sudah paham. Jadi, semuanya secara operasional Alhamdulillah tidak ada kendala,” terangnya.
Terkait vaksinasi anak yang diragukan, lanjut Taufan, ini menjadi peran Dinas Pendidikan, peran Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi.
“Karena kalau tidak divaksin pada akhirnya nanti anak usia 6-11 Tahun, ya dengan sangat terpaksa dia harus mengikuti secara daring. Tidak bisa tatap muka. Pasti kualitas serapan pendidikan beda secara daring dengan tatap muka,” pungkas Taufan Pawe. (*)
