PAREPARE, KLUPAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog, Dinas Perdagangan, distributor dan pengelola ritel.
Rapat tersebut untuk meminta penjelasan sejumlah pihak terkait kelangkaan minyak goreng di pasaran pasca disubsidi pemerintah pusat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam (RSA) bersama Ketua Komisi III DPRD, Ibrahim Suanda, yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Lantai II Kantor DPRD Kota Parepare, Senin, 7 Februari 2022.
Rapat diikuti oleh Anggota Komisi III DPRD, Pimpinan Cabang (Pincab) Bulog Parepare, Asrul Talamma, Wakil Pimpinan Cabang (Wapinca) Bulog, Nindy Ekasaputri, Kepala Dinas Perdagangan, Prasetyo Catur, perwakilan Dinas Satpol PP, perwakilan distributor minyak goreng, pengelola ritel, dan sejumlah pihak yang terkait.
Dalam Rapat itu, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam mempertanyakan ke pihak Bulog kelangkaan minyak goreng di pasaran apakah disebabkan karena memang produksi nasional berkurang.
“Kalau dari pusat sampai ke ritel aman, berarti salahnya ada di lapangan karena terjadi kelangkaan. Tentu ada kiat-kiat dari Dinas Perdagangan kalau begitu,” katanya.
Menurut RSA, kalau secara nasional produksi itu berkurang pasti akan terjadi kelangkaan, karena yang dibagi ke daerah-daerah pasti berkurang. Namun jika produksi tetap dan stabil, tidak ada berkurang di pusat berarti suplai ke daerah pasti normal. Tapi kalau di ritel tidak ada sementara suplai tetap berarti ada di ritel yang bermain.
“Kalau di ritel juga tersedia cukup lalu terjadi kelangkaan berarti ada yang borong barang,” terangnya.
Dalam RDP itu terungkap beberapa hal yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, diantaranya karena adanya aturan dari pemerintah yang menetapkan harga minyak goreng Rp14 ribu perliter. Juga karena stok berkurang mulai dari distributor hingga ke ritel. Kemungkinan juga ada oknum yang memanfaatkan penetapan satu harga oleh pemerintah pusat dengan memborong dan menimbun stok. Adanya panic buying, masyarakat membeli dengan jumlah banyak yang melebihi dari jumlah pembelian sebelumnya.
Olehnya itu, RSA meminta kepada pengelola ritel untuk menjual satu liter untuk satu orang perhari. Adapun teknisnya nanti diatur oleh Dinas Perdagangan, apakah menggunakan Kartu Keluarga atau KTP.
RSA menambahkan, Dinas Perdagangan saat ini sementara melakukan operasi pasar secara bergilir yang sudah terjadwal di 22 kelurahan se-Kota Parepare.
“Tentunya harapan teman-teman di Komisi III untuk masyarakat bisa tenang, Insya Allah kebutuhan minyak goreng ini akan kembali stabil,” harapnya.
Ia menegaskan, jika ditemukan ada ritel yang “nakal” menjual minyak goreng di atas dari ketentuan harga pemerintah, maka pihaknya akan merekomendasikan untuk diberi sanksi berat. Mulai sanksi peringatan hingga pencabutan izin usaha.
Pimpinan Cabang (Pincab) Bulog Parepare, Asrul Talamma mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi sampai ke pusat terkait dengan minyak goreng. Informasi dari pusat dalam rapat terbatas, kata dia, sudah dibahas untuk Bulog itu minyak curah saja dengan menetapkan HET Rp11.500. Tapi sampai sekarang belum ada yang tertulis.
“Ini kami tindaklanjuti, sudah koordinasi untuk persiapan pengirimannya,” katanya.
Kepala Dinas Perdagangan Parepare, Prasetyo Catur mengungkapkan, untuk distributor di Parepare di luar Bulog ada lima. Adapun ketersediaan minyak goreng, kata dia, bisa beberapa hari ke depan.
“Karena termasuk kami dengan operasi pasar ini. Minyak dari distributor dibagi dua, separuh ke ritel dan separuh lagi dijual lewat operasi pasar,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Parepare, Namri Nasir mengingatkan, terkait operasi pasar perlu dilakukan pengawasan.
“Saya rasa ini ada oknum juga mengambil kesempatan biasanya kalau ada operasi pasar. Biasa dia beli stok banyak, biasa juga dia tidak ke sana tapi dia perintahkan oknum untuk ke sana ambil. Jadi perlu kiranya dalam operasi pasar ini kita pantau betul. Biasa juga operasi pasar di kelurahan ada warga yang tidak dapat, karena ada oknum yang mengambil banyak. Jadi stok juga,” kata Namri.
Sementara Ida, pengelola ritel mewakili CU, mengatakan masih menunggu dari distributor. Ia juga mengakui, meskipun di toko CU telah dibatasi pembelian satu kemasan untuk satu orang, namun banyak juga yang borong minyak goreng dalam pembelian banyak. Biasanya, kata dia, pembeli yang datang dalam satu mobil, itu ada beberapa orang dan masing-masing beli minyak goreng.
“Contoh itu tadi malam kita kasi keluar 50 dos, tidak sampai 1 jam habis. Jadi kalau kita tidak bagi itu perharinya sekian dos, tidak kebagian itu yang di belakang. Stok dari distributor terakhir itu selama ada subsidi baru dua distributor kasi barang. Yang pertama itu dari PT Niaga Tama 25 dos. Masing-masing 25 dos, 2 liter dan 1 liter. Terus yang kedua itu masuk setelah kita rapat di Kantor Wali Kota kemarin, sudah kasi masuk lagi. Itu kita dikasi 1.000 dos. Jadi itu kita bagi selama beberapa hari. 1 dos isi 12 untuk kemasan 1 liter, isi 6 untuk kemasan 2 liter. Sekarang kita tidak dikasi lagi, cuma 2 kali dikasi,” urainya. (*)
