PAREPARE, KLUPAS.COM – Wali Kota Parepare Taufan Pawe menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke XXVI secara virtual.
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe didampingi Wakilnya Pangerang Rahim, Sekda Iwan Asaad, sejumlah Kepala SKPD, dan para Camat, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di ruang rapat Wali Kota Parepare, Senin 25 April 2022.
Peringatan Otoda ke XXVI tahun ini mengusung tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, peringatan hari Otoda ini menjadi momentum dalam menunjukkan peran daerah dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Parepare, kata Taufan, di tahun 2022 ini telah dicanangkan sebagai tahun pemulihan ekonomi berkelanjutan. Melalui kerja kolaborasi dan terintegrasi dengan semua stakeholder, termasuk para Pengusaha, Parepare ikut mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
Tidak hanya pemulihan ekonomi, namun juga diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang masih ketat diberlakukan di Parepare di bawah kepemimpinan Taufan. Ditambah lagi, upaya pemberian vaksinasi terus dan genjot dilakukan.
“Data terakhir pertanggal 24 April 2022, capaian vaksin 1 sudah mencapai 96.39 persen,” ungkap Taufan.
Lanjut kata dia, vaksin 2 sudah 78.99 persen dan vaksin 3 sebesar 13.59 persen.
Pemulihan ekonomi, penerapan prokes, dan vaksinasi juga menjadi instruksi dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro pada peringatan hari Otoda itu.
“Mari kita jadikan Hari Otoda ini sebagai momentum membangun sendi-sendi ekonomi dalam upaya pemulihan ekonomi. Pemerintah daerah juga kami ingatkan untuk menciptakan capaian vaksinasi dan tetap memperhatikan penerapan prokes terlebih lagi jelang dam pasca lebaran yang kita ketahui intensitas dan interaksi masyarakat akan tinggi,” Suhajar Diantoro membacakan sambutan Mendagri.
Kegiatan itu dirangkaikan dengan peluncuran dua sistem daring terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sistem tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual (Kovi) Otonomi Daerah. (*)
