PAREPARE, KLUPAS.COM – Komisi II DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (HAH) dan RSUD Andi Makkasau, Selasa, 31 Januari 2023.
Kunjungan itu untuk menjaring aspirasi jajaran direksi dan manajemen terkait operasional rumah sakit. Juga mengetahui bagaimana pelayanan BPJS di kedua rumah sakit pemerintah tersebut, termasuk mengecek fasilitas kesehatan yang ada.
Dalam kunjungannya di RS dr Hasri Ainun Habibie, rombongan Komisi II DPRD Parepare yakni Yasser Latief, Yusuf Lapanna, Muliady, Andi Muh Fudhail, Yangsmid Rahman, dan Asmawaty Zainuddin, diterima Direktur RS dr HAH, dr Mahyuddin Rasyid SpB FINACS FICS, dan segenap jajaran direksi dan manajemen RS dr HAH.
Komisi II DPRD Parepare sangat mengapresiasi kinerja jajaran Direksi dan Manajemen dalam mempromosikan Rumah Sakit kepada masyarakat, bahwa RS dr Hasri Ainun Habibie sangat terbuka untuk menerima pasien dari berbagai tingkatan masyarakat, sehingga operasional RS dapat berjalan maksimal.
Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, RS dr Hasri Ainun Habibie sudah bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Anggota Komisi II DPRD Parepare, Asmawaty Zainuddin mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke RS dr Hasri Ainun Habibie dan RSUD Andi Makkasau untuk mengetahui bagaimana pelayanan BPJS di kedua rumah sakit tersebut.
“Cara klaimnya (BPJS), apa kendalanya selama ini. Karena kan diketahui baru-baru ini DPRD sudah memberikan anggaran itu untuk program UHC. Jangan sampai dana sebesar itu yang sudah diberikan ternyata tidak tepat sasaran. Intinya seperti ini, kalau ada BPJS itu bukannya (pasien) malah lari ke RS pemerintah, tapi ke RS swasta. Padahal kita sudah biayai ini malah dia ke swasta. Tapi itu disebabkan karena adanya regulasi berjenjang, yaitu dari faskes kesatu itu harus ke rumah sakit Type C terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru ke Type B. Kecuali pasien darurat bisa langsung ke rumah sakit,” urai Asmawaty.
Asmawaty juga mengungkap aspirasi masyarakat yang telah dijaring, dimana banyaknya keluhan dari masyarakat dengan regulasi BPJS yang berjenjang dan dinilai berbelit-belit.
“Sebenarnya yang bermasalah di sini adalah regulasinya BPJS yang berjenjang itu yang berbelit-belit menurut masyarakat. Kalau RS dr Hasri Ainun Habibie sudah menerima pasien BPJS. Bahkan juga kan ada rumah sakit yang non BPJS. Karena selama ini masih ada non BPJS itu hanya adanya di rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Andi Makkasau dan RS dr Hasri Ainun Habibie,” ungkapnya.
Komisi II DPRD Parepare juga berpesan kepada jajaran direksi dan manajemen untuk terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat terkait keunggulan RS dr Hasri Ainun Habibie Parepare sebagai Rumah Sakit dengan konsep Medical Tourism.
Sementara Direktur RS dr Hasri Ainun Habibie, dr Mahyuddin Rasyid SpB FINACS FICS mengatakan, ini merupakan kunjungan kedua dari Komisi II DPRD Parepare ke Rumah Sakit dr HAH setelah dirinya bersama manajemen resmi dilantik.
Kunjungan kali ini, kata dia, untuk memastikan bahwa layanan-layanan kesehatan terutama layanan kepesertaan BPJS itu bisa dilayani di Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie.
Mahyuddin menuturkan bahwa Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie sebagai rumah sakit rujukan pemerintah itu bersiap dalam hal memberikan pelayanan 24 jam kepada pasien-pasien BPJS, baik kepada penerima bantuan iuran pemerintah maupun yang mandiri.
“Komisi II ingin memastikan bahwa ketenagaan kami, fasilitas kami memang memadai, sehingga layanan diberikan itu terukur dan maksimal. Kami sampaikan bahwa, Alhamdulillah rumah sakit dr Hasri Ainun Habibie ini sudah memiliki fasilitas baik itu radiologi, CT Scan, X-ray, rontgen, USG, tomography, maupun kamar-kamar operasi yang memang sudah sangat terstandarisasi bahkan mungkin teratas di kelasnya,” urainya.
Komisi II DPRD juga melihat bahwa sejauh mana kualitas layanan, kesiapsiagaan rumah sakit dr Hasri Ainun Habibie dalam memberikan pelayanan.
“Dan itu tadi sudah terjawab. Kami sudah paparkan berdasarkan data bahwa kami sangat terbuka. Ini untuk menampik adanya kesan di luar bahwa rumah sakit dr Hasri Ainun Habibie itu adalah ekslusif dan hanya untuk golongan tertentu,” terangnya.
Mahyuddin menegaskan bahwa RS dr HAH itu terbuka bagi siapa saja dan tidak ada ekslusifitas. Kalaupun memang suasananya lebih ekslusif, lanjut dia, itu karena memang konsep RS dr HAH adalah Medical Tourism.
“Jadi, tentunya agak berbeda mungkin dengan konsep yang diterapkan dan ditemui di rumah sakit lain. Tapi dalam hal pelayanan kami melayani semua lapisan masyarakat. Semua segmen kami layani, dan tentunya hal ini tidak bisa diragukan lagi karena ini adalah merupakan tuntutan dari kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Dan ini adalah wujud rumah sakit dr Hasri Ainun Habibie,” pungkasnya. (*)
