PAREPARE, KLUPAS.COM – Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang diwakili Asisten III Setdako Parepare, Eko Wahyu Aryadi, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Penandatangan Pakta Integritas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare, Selasa, 17 Januari 2023.
Taufan Pawe mengatakan, Zona Integritas tidak terlepas dari regulasi Kemenpan RB yang di dalamnya terdapat delapan agenda perubahan, yang ditujukan kepada pelayanan publik, untuk melakukan perubahan yang signifikan.
“Kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang diinginkan dan diharapkan masyarakat terhadap diri kita sebagai pelayanan. Persoalan yang ada, sering tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Kemenpan RB menyadari hal itu, sehingga diberikan beberapa hal perubahan yang mendasar, salah satunya terkait Sumber Daya Manusia,” katanya.
Terkait SDM, yang terlebih dahulu yakni mengubah mindset bahwa ASN adalah seorang yang diberikan amanah untuk menjalankan tiga pilar pengabdian yakni abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah. Sehingga, katanya, diperlukan peningkatan kualitas pribadi, dan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan maksimal.
“Kita tidak boleh tinggal diam melihat kondisi yang ada saat ini. Zona Integritas merupakan titik awal dan komitmen untuk melakukan perubahan dalam pelayanan publik. Kami tentunya apresiasi atas pencanangan ini, semoga Lapas Kelas IIA Parepare segera meraih predikat WBK dan WBBM,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Lapas Kelas IIA Parepare, Totok Budiyanto mengatakan, pencangan Zona Integritas ini diwajibkan untuk kepala UPTD, pejabat struktural di bawahnya, karena ini amanah dari Kemenpan RB bahwa pembangunan Zona Integritas harus berjalan bersama-sama.
“Apabila memperkerjakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga wajib diterapkan Zona Integritas. Yang jelas, kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada publik,” terangnya.
Totok menjelaskan, kegiatan ini dikolaborasikan dengan budaya pelayanan prima, supaya dapat memberikan pemahaman teknik, strategi, dan lainnya dalam memberikan pelayanan maupun menyelesaikan masalah atau konflik.
“Yang jelas, ini semua harus kita laksanakan dengan komitmen tinggi, peduli dan dikerjakan sama-sama untuk meningkatkan nama baik dan citra Lapas dimata masyarakat,” pungkasnya. (*)
