MAKASSAR, KLUPAS.COM – Mantan Wakil Ketua Bappilu Partai Golkar Parepare Fadly Agus Mante merespons pernyataan Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) soal sanksi kepada kader bahkan Andi Nurhaldin Nurdin Halid (ANH), jika keikutsertaannya di Pilwalkot Parepare membawa simbol Partai Golkar.
Ancaman itu, kata Fadly, dinilai adanya kekuatiran bahkan ketakutan tersendiri bagi Taufan Pawe sebagai mantan Wali Kota Parepare dua periode kalah dan tak mampu mendudukkan Erna Rasyid yang tak lain adalah istrinya sebagai pemenang di Pilwalkot Parepare.
“Sama sekali tidak ada hak dan kewenangan Pak TP untuk memberikan sanksi apalagi sampai memecat kader yang ikut bertarung di pilkada di daerah manapun, apalagi paslon itu tidak diusung oleh partai Golkar,” tegas Awink, sapaan Fadly Agus Mante kepada wartawan, Senin (2/9/2024).
Tak hanya itu, kata dia, dalam AD/ART partai Golkar dan peraturan organisasi dijelaskan bahwa yang memiliki kewenangan penuh dan berhak menyanksi bahkan memecat kader itu ada di DPP yang memutuskan.
“Jadi, tidak bisa seenaknya dan semaunya TP melakukan itu apalagi jika yang bersangkutan maju sebagai kandidat kepala daerah tidak membawa atribut partai,” terang Awink yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Parepare.
Harusnya, lanjut Awink, TP bangga dan mengapresiasi karena banyak kader Golkar yang memang memiliki kapabilitas serta berkompeten maju dalam kontestasi lima tahunan ini. Bukan malah mempertontonkan kelemahannya sebagai pimpinan partai dalam mengelola organisasi sekelas partai Golkar.
“Mestinya Pak TP harus lebih wise atau bijak melihat hal ini. Atau paling tidak memberikan persamaan kepada seluruh kader untuk bertarung dengan ketentuan tetap dalam aturan organisasi. Bukan justru memunculkan konflik atau menambah musuh baru,” beber mantan Anggota DPRD Kota Parepare ini.
Sebelumnya, Bakal Calon Wali Kota Parepare, Andi Nurhaldin Nurdin Halid menegaskan keikutsertaannya bertarung di Pilwalkot Parepare sama sekali tidak membawa nama besar partai Golkar.
Bahkan ANH, akronim nama Andi Nurhaldin Nurdin Halid, mengatakan dirinya tidak akan mengganggu kader Golkar yang ada di Kota Parepare.
Hanya dirinya tidak memiliki hak sampai melawan siapapun termasuk jika ada kader beringin yang mendukungnya maju bahkan memilih dirinya saat di bilik suara.
“Itu hak mereka berdemokrasi. Siapa saja mereka mau pilih hal itu tidak bisa kita batasi apalagi melarang,” kata Nurhaldin singkat.
Diketahui, dari 4 Paslon Cakada Parepare yang sudah mendaftar di KPU dan telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan di RS Labuang Baji Makassar, 2 di antaranya merupakan kader partai Golkar dan sama-sama maju sebagai kandidat 01, yakni Erna Rasyid Taufan (Ketua DPD II Golkar Parepare) dan Andi Nurhaldin Nurdin Halid (Kader partai Golkar Makassar).
Pasangan Erna Rasyid Taufan-M Rahmat Sjamsu Alam (Erat-Bersalam) diusung partai Golkar, Demokrat dan Gelora. Sementara pasangan Andi Nurhaldin Nurdin Halid-Taqyuddin Djabbar (ANH-TQ) diusung oleh PAN, PPP, dan partai Ummat.
Sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe secara tegas mengingatkan bahwa tidak boleh ada yang memakai simbol partai Golkar kalau tidak dicalonkan oleh Golkar.
“Kalau ada yang mengaku dicalonkan oleh Golkar dan bahkan memakai simbol Golkar, maka persoalan itu akan dibawa ke dewan etik partai Golkar. Dia akan dijatuhkan sanksi,” ingat TP.
TP menyebut, Golkar adalah partai yang modern, partai yang sarat dengan aturan dan ketentuan.
“Tidak boleh ada yang memakai simbol partai Golkar kalau tidak dicalonkan oleh partai Golkar. Kalau ada yang mengaku, maka saya sebagai Ketua DPD I (Golkar Sulsel), dia berhadapan dengan saya, dan saya akan bawa ke dewan etik,” tegas TP. (*)
