PAREPARE, KLUPAS.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare, Suyuti, menyoroti pelaksanaan program Beasiswa Miskin (BSM) dan Beasiswa Berprestasi yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Parepare.
Legislator Nasdem ini menegaskan bahwa sasaran program beasiswa itu belum terverifikasi dengan baik, sehingga menyebabkan banyak siswa yang berhak menerima beasiswa tersebut justru tidak terakomodir.
Selain itu, Suyuti juga mengkritik sikap seorang oknum kepala sekolah yang menyampaikan informasi kepada warga dengan cara yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan terkesan berpolitik dalam pemilihan penerima bantuan.
“Bagaimana Parepare bisa aman-aman saja jika kondisinya seperti ini. Saya meminta kepala sekolah lebih mengedepankan asas manfaat bagi penerima, bukan karena kepentingan politik,” tegas SYT, akronim legislator dua periode ini saat berkunjung ke Kantor Disdikbud Parepare, Selasa (7/1/2025).
SYT berharap agar penyaluran bantuan pendidikan di Kota Parepare dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para siswa yang membutuhkan, tanpa adanya intervensi politik.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Parepare, HM Makmur mengungkapkan bahwa BSM diperuntukkan bagi seribu siswa mulai dari tingkat SD dan SMP. Program BSM ini berupa pakaian seragam, dan penerima tidak boleh mendapatkan bantuan ganda.
Selain BSM, terdapat juga Program Indonesia Pintar (PIP) yang berasal dari kementerian, dengan pendataan berjenjang melalui Dinas Sosial dan Kelurahan, serta dikombinasikan dengan data pokok pendidikan (dapodik) di luar usulan kepala sekolah. Sebanyak 400 siswa diakomodir dalam bantuan PIP.
Makmur menjelaskan, penyaluran BSM melalui APBD Kota Parepare, dimana masing-masing kepala sekolah mengusulkan nama anak didiknya yang berhak menerima bantuan. Tahun ini, kata dia, jumlah penerima BSM mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut dari banyaknya permohonan.
Terkait dengan etika oknum kepala sekolah yang disampaikan oleh dewan, Makmur berjanji akan menindaklanjutinya dengan peneguran. “Kepala sekolah jangan berpolitik karena program ini adalah bantuan pemerintah,” tandas Makmur. (*)
