PAREPARE, KLUPAS.COM – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mangkaluku (TM) Kota Palopo terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola secara profesional dan berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan studi banding yang dilakukan oleh rombongan DPRD Kota Parepare pada Senin (14/4/2025).
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD, diterima oleh Direktur Perumda TM Palopo, HM Tawakkal, di ruang rapat kantor Perumda TM.
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Parepare ingin mempelajari sistem pengelolaan keuangan, strategi peningkatan pendapatan, serta mekanisme penyetoran dividen kepada pemerintah daerah yang telah diterapkan oleh Perumda TM Palopo.
Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja keuangan Perumda TM Palopo yang dinilai sangat sehat dan memberikan kontribusi besar kepada daerah.
“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana Perumda TM Palopo mampu mencatatkan kinerja keuangan yang sehat dan memberikan kontribusi besar kepada daerah,” ujar Kaharuddin.
Ia menambahkan, keberhasilan Perumda TM Palopo menyetor dividen lebih dari Rp 2 miliar kepada Pemerintah Kota Palopo untuk tahun buku 2024 merupakan pencapaian yang luar biasa dan layak dijadikan contoh.
“Ini bukti konkret bahwa perusahaan daerah bisa dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami mengapresiasi capaian ini dan menjadikannya sebagai motivasi bagi perusahaan daerah di Parepare,” tambahnya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Direktur Perumda TM Palopo, HM Tawakkal, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menyambut baik niat DPRD Parepare menjadikan Perumda TM sebagai role model.
“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman, dan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tutur Tawakkal.
Ia berharap, hasil dari kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak, khususnya dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik. (*)
