PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Rudy Najamuddin, menggelar reses dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, khususnya warga Kecamatan Bacukiki Barat.
Temu konstituen ini digelar di Lago’ta Cafe dan Resto, Sabtu (24/5/2025), untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat serta menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah kota.
Rudy Najamuddin menjelaskan bahwa reses merupakan agenda rutin yang dilaksanakan tiga kali dalam setahun, dengan jarak empat bulan antara setiap pelaksanaan.
“Reses kita adakan tiga kali dalam setahun, tiap empat bulan sekali. Ini untuk melihat respons masyarakat dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Parepare,” ujar Rudy.
Politisi PPP ini menambahkan bahwa hasil dari reses ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan akan dibahas bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat kerja DPRD.
“Setelah ini kami akan panggil semua OPD untuk membahas kinerja dan serapan anggaran. Kami butuh masukan agar kerja-kerja kami ke depan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah isu penting mencuat dari masyarakat. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap dampak negatif digitalisasi di lingkungan pondok pesantren.
Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran tentang kewajiban penggunaan perangkat digital seperti handphone di pondok pesantren, yang dinilai bisa mengganggu fokus belajar para santri dan membuka akses pada konten-konten negatif.
Menanggapi hal tersebut, Rudy Najamuddin menegaskan bahwa masalah ini sudah menjadi perhatian DPRD. Rudy mengakui bahwa meski ada sisi negatif dari penggunaan teknologi, namun ia tetap melihat pentingnya perangkat digital dalam proses pembelajaran.
“Kita di DPRD sudah sering membahas soal ini. Memang ada sisi negatif, tapi kita juga harus melihat bahwa hampir semua bahan ajar dan sumber informasi sekarang ada di HP. Nanti kami bahas ulang agar penggunaannya lebih terkontrol,” ucapnya.
Selain itu, sejumlah warga juga mengungkapkan keresahan terkait keterlambatan realisasi program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Rudy menjelaskan bahwa program pokir telah masuk dalam sistem perencanaan pembangunan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Namun, ia menekankan bahwa realisasi program tetap bergantung pada proses verifikasi dan penganggaran oleh pemerintah daerah.
“Setiap anggota DPRD punya pokir, dan itu sudah diajukan lewat SIPD. Tapi kadang memang ada yang realisasinya tertunda karena berbagai faktor teknis dan administratif. Kami akan kawal agar yang menjadi prioritas masyarakat bisa segera terlaksana,” ujar Rudy menanggapi keluhan warga.
Rudy juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia berharap bahwa melalui kegiatan reses ini, DPRD dapat semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa program-program pembangunan dapat berjalan sesuai harapan.
“Reses ini adalah kesempatan bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengar langsung dari mereka, dan memastikan aspirasi mereka sampai ke meja rapat DPRD. Kami akan terus berusaha agar setiap program yang kami jalankan dapat tepat sasaran,” pungkas Rudy. (*)
