PAREPARE, KLUPAS.COM – Gelombang aksi demonstrasi yang tengah melanda berbagai daerah di Indonesia juga terjadi di Kota Parepare. Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare (AMPERA) menggelar demonstrasi di dua titik, yaitu di Mapolres Parepare dan kantor DPRD Parepare, Senin (1/9/2025).
Aksi ini berfokus pada sejumlah isu nasional yang tengah hangat diperbincangkan.
Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menuntut empat hal pokok, antara lain menuntut tindakan tegas terhadap aparat yang dianggap melakukan tindakan represif terhadap pengemudi ojek online yang menjadi korban setelah dilindas kendaraan taktis milik Brimob, evaluasi kinerja Polri, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dianggap mendesak, dan pembatalan kenaikan tunjangan gaji anggota DPR RI.
“Kami menuntut tindakan tegas terhadap aparat, evaluasi kinerja Polri, pengesahan RUU Perampasan Aset yang kami anggap sangat penting, dan yang terakhir, kami juga menuntut pembatalan kenaikan tunjangan gaji DPR RI,” ujar Agung, Koordinator Aksi, saat menyampaikan orasinya.
Di hadapan para peserta aksi, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, memberikan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa. Ia menyatakan bahwa DPRD Parepare siap mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat DPR RI.
“DPRD Parepare, dengan seluruh fraksi yang hadir, mendukung sepenuhnya aspirasi yang dibawa oleh mahasiswa. Ada dua hal utama yang kami dorong, pertama adalah mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, dan yang kedua adalah membatalkan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI,” ujar Kaharuddin Kadir.
Politisi senior Partai Golkar Parepare ini menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan rekomendasi dan aspirasi mahasiswa kepada DPR RI, serta menyampaikan hal tersebut ke masing-masing partai politik yang ada di tingkat pusat.
“Insya Allah, besok kami akan kirim rekomendasi dan aspirasi mahasiswa Parepare ke DPR RI. Semua fraksi setuju untuk mendukung tuntutan ini,” ujarnya.
Menurut Kaharuddin, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sejalan dengan pemikiran dan prinsip yang dipegang oleh DPRD Parepare.
“Semua anggota DPRD Parepare setuju dengan apa yang disuarakan oleh mahasiswa. Kami merasa bahwa apa yang difikirkan dan diaspirasikan oleh mahasiswa sangat sejalan dengan pemikiran kami di DPRD,” kata Kaharuddin.
Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, juga turut memberikan tanggapan positif terhadap aksi tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa atas insiden yang melibatkan aparat, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Kapolres memastikan bahwa pihak kepolisian siap untuk meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan Polri yang lebih tinggi.
“Secara pribadi dan institusi, kami mohon maaf atas kejadian yang menimpa pengemudi ojek online. Kami siap meneruskan aspirasi mahasiswa ke pihak tertinggi di Polri,” ungkap AKBP Indra.
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Parepare itu berlangsung secara damai dan tertib. Aksi mahasiswa ini dikawal ketat oleh aparat gabungan dari Polres Parepare, Brimob dan TNI. Setelah aspirasinya diterima oleh DPRD Parepare, para demonstran membubarkan diri dengan tertib.
Tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa ini mencerminkan keresahan yang lebih besar terkait dengan isu-isu nasional, termasuk tindakan represif aparat dan kebijakan pemerintah terkait gaji anggota legislatif yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
Demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat tetap berkomitmen untuk menyuarakan keadilan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. (*)
