PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Husain Muhammad Saud, menggelar reses atau temu konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses berlangsung di Lago’ta Cafe dan Resto, Rabu (17/9/2025).
Reses Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Soreang ini turut dihadiri Lurah Bukit Indah, Akbar Amin. Sejumlah isu penting mengemuka, di antaranya persoalan sampah, saluran air atau drainase serta keluhan soal penghapusan data penerima bantuan sosial PKH.
Muh Hamid, salah seorang warga Takkalao, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, menyampaikan keluhan lama terkait pelayanan pengangkutan sampah. Ia menuturkan bahwa dulu sampah diambil secara rutin tanpa biaya tambahan, namun sebulan kemudian sampah tidak diangkut lagi dan ada permintaan pengangkutan sebesar Rp10 ribu.
“Saya tinggal di Takkalao, biasa saya simpan sampah di depan pagar dan langsung diangkut. Tapi kemudian petugas tidak lagi mengangkut dan malah minta uang Rp10 ribu. Padahal kita sudah bayar biaya sampah lewat rekening listrik,” sesal Hamid.
Menanggapi hal ini, Lurah Bukit Indah, Akbar Amin, menjelaskan bahwa permasalahan utama terletak pada rusaknya kontainer sampah di daerah Takkalao, di Lempongnge yang selama ini menjadi titik pembuangan sampah warga.
“Memang kontainernya sudah rusak dan sempat membuat sampah berserakan dan berbau. Tapi kami sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan kontainer yang rusak itu kini sudah diangkat,” jelas Akbar.
Sementara itu, Anggota DPRD Parepare, Husain Muhammad Saud, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sembari mengakui bahwa armada pengangkut sampah dari DLH memang minim dan saat ini banyak yang rusak.
“Persoalan sampah ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Masyarakat juga harus ikut sadar. Saya paham, kendaraan pengangkut sampah DLH saat ini sudah banyak yang rusak dan biaya perbaikannya cukup besar,” ujarnya.
Selain masalah kebersihan, Husain juga menerima keluhan warga terkait saluran air yang tersumbat di Jalan Mustika serta data penerima bantuan PKH yang tiba-tiba menghilang, padahal sebelumnya menerima.
“Sudah lama saluran air itu jadi masalah di Jalan Mustika. Kami bersama Lurah akan segera turun meninjau lokasi agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” katanya.
Terkait penghapusan nama warga dari daftar penerima bantuan PKH, Husain menegaskan akan menelusuri penyebabnya. Menurutnya, jika memang tidak lagi memenuhi syarat, maka penghapusan itu wajar. Namun jika kondisi ekonomi warga masih tergolong rentan, maka perlu ada evaluasi ulang.
“Kalau memang tidak lagi berhak ya wajar. Tapi kalau kehidupannya masih sama seperti tahun-tahun kemarin, ini jadi PR buat kami untuk mengusulkan datanya dimunculkan kembali,” tegasnya.
Husain juga menekankan bahwa tidak semua aspirasi harus menunggu intervensi dinas atau OPD. Ia mendorong solusi berbasis partisipasi masyarakat.
“Soal sampah misalnya, kita tidak selalu harus tunggu DLH turun. Masyarakat bisa diajak terlibat langsung dalam penanganannya,” ujarnya.
Menutup reses sesi pertama ini, Husain berkomitmen untuk terus mengawal semua aspirasi yang masuk dan memastikan adanya tindak lanjut, baik melalui eksekusi langsung maupun advokasi ke pemerintah daerah. (*)
