PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, H Ahmad Zulfikar Zuhdy, menggelar reses atau temu konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Soreang, Rabu (17/9/2025).
Reses anggota DPRD Parepare hari ini menjadi ajang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat. Sejumlah warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dengan lingkungan, infrastruktur, hingga kesehatan.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan adalah masalah pengelolaan sampah. Banyak warga mengeluhkan minimnya fasilitas tempat sampah di berbagai titik, sehingga masyarakat terpaksa membuang sampah sembarangan, termasuk di lorong-lorong dan pinggir jalan. Kondisi ini menyebabkan timbunan sampah yang tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tetapi juga dituding sebagai penyebab terjadinya banjir di musim hujan.
“Ternyata di beberapa wilayah di Kecamatan Soreang ini, sampah sudah terlalu banyak. Warga bilang, tempat sampahnya tidak ada, jadi mereka buang di mana saja, seperti di pinggir jalan atau lahan kosong” ujar Zulfikar.
Legislator Demokrat ini mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera menindaklanjuti masalah sampah.
“Saya sudah minta warga untuk mengirimkan foto dan lokasi-lokasi tempat penumpukan sampah. Nanti kami teruskan ke DLH agar bisa langsung ditangani. Terkait tempat sampah dan armada pengangkut, ini memang jadi perhatian. Alhamdulillah, sudah dimasukkan ke dalam rencana penganggaran,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, DLH rencana akan menambah jumlah tempat sampah dan meningkatkan mobilitas armada pengangkut, agar distribusi pengelolaan sampah lebih merata, khususnya di titik-titik yang rawan.
Selain masalah sampah, warga juga menyoroti kerusakan jalan di beberapa lokasi, seperti jalan industri belakang Jompie. Jalan yang berlubang dan tidak rata ini dianggap berbahaya dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan lampu lorong dan menyampaikan kekhawatiran terkait BPJS yang tidak aktif.
“Ada juga yang mengeluhkan lampu lorong. Ada beberapa yang mengeluhkan masalah BPJS juga, ada beberapa kendala tidak aktif. Kami akan bantu untuk diaktifkan,” ujarnya.
Reses ini menjadi bukti bahwa keterlibatan langsung anggota dewan di tengah masyarakat masih sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi warga terdengar dan ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami akan kawal semua laporan ini. Tentu kita ingin setiap masalah punya solusi nyata. Koordinasi dengan instansi teknis seperti DLH dan Dinas PU sudah kami lakukan, tinggal kita tunggu pelaksanaannya di lapangan,” pungkas Zulfikar. (*)
