PAREPARE, KLUPAS.COM – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima audiensi jajaran pengurus Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Parepare, di ruang kerja Wali Kota, Selasa (16/9/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung penuh semangat sinergi dan komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara Pemkot Parepare dan komunitas peduli lingkungan, khususnya dalam upaya pengendalian lingkungan hidup dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni “Parepare Bebas Banjir”.
Hadir mendampingi Wali Kota, di antaranya Pj Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala DLH Susianna, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Plt Kepala Dinas Perkimtan Noldy Yoseph Rengkuan, Kepala Dinas Perhubungan Fitriany, dan Kepala Satpol PP Andi Ulfah Lanto.
Dalam pemaparannya, Ketua FKH Parepare Bakhtiar Syarifuddin menegaskan kesiapan FKH mendukung dan bersinergi dengan Pemkot dalam hal edukasi dan advokasi isu lingkungan, termasuk pengendalian banjir di kawasan Sungai Jawi-jawi dan Sungai Karajae.
“FKH tidak punya daya eksekusi, tetapi kami siap mengedukasi dan mengadvokasi. Karena itu sinergi dengan OPD teknis sangat penting untuk mewujudkan Parepare Bebas Banjir,” tegas HBS, akronimnya.
Ia juga menyoroti minimnya realisasi ruang terbuka hijau (RTH) di Parepare. Menurutnya, masih banyak pengembang perumahan yang tidak mematuhi ketentuan Perwali mengenai 20 persen RTH, dan hanya mengusulkan 10 persen.
“Kami harap Dinas Perkimtan dan Satpol PP tegas dalam penegakan aturan. Jangan ada atribut di pohon, dan jangan abaikan kuantitas RTH yang seharusnya bertambah,” lanjut HBS.
FKH juga mendorong dukungan Dinas Perhubungan untuk pengembangan transportasi ramah lingkungan, seperti pelaksanaan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) yang kini berjalan efektif di Parepare.
Dukungan dari Bappeda juga diharapkan dalam menyukseskan kegiatan Apel Siaga Lingkungan dan Penanaman Pohon dalam rangka peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia pada November 2025.
HBS menambahkan, kontribusi FKH juga signifikan dalam mendukung penilaian Adipura. Karena itu, perlu penyamaan persepsi antara Pemkot dan komunitas.
Menanggapi berbagai masukan FKH, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut positif semangat kolaborasi yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa pengendalian banjir harus dilakukan dari hulu ke hilir, dan bukan sekadar melihat persoalan masa lalu.
“Kita jangan bicara masa lalu. Fokus kita adalah Parepare hari ini dan ke depan. Karena itu, kita butuh sinergi dalam setiap program lingkungan,” kata Tasming.
Ia sepakat bahwa penghijauan penting, namun tetap harus diimbangi dengan pengembangan kota yang berkelanjutan.
Soal pengembang dan kewajiban RTH, Tasming menyampaikan pendekatan realistis:
“Kalau RTH 10 persen tapi tertib dan dijalankan dengan baik, itu jauh lebih baik daripada 20 persen yang tidak tertib,” ujarnya.
Tasming menegaskan bahwa Pemkot siap mengawal penilaian Adipura bersama seluruh elemen, termasuk FKH.
“Kami tidak alergi kritikan, justru kritik membangun kami butuhkan. Karena itu mari kita sharing dan kolaborasi lintas OPD. Bersama kita wujudkan Parepare sebagai Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju,” pungkas TSM, akronimnya. (*)
