PAREPARE, KLUPAS.COM — Anggota DPRD Kota Parepare, Hj Faridah HS, menggelar reses atau temu konstituen di Hotel Parewisata pada Rabu (17/9/2025). Kegiatan ini menjadi ajang untuk menyerap aspirasi warga dan memberikan informasi terkait berbagai program pemerintah yang berjalan.
Dalam pertemuan tersebut, Faridah menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi perhatian masyarakat, sekaligus melakukan klarifikasi tentang berbagai layanan publik. Di antaranya Bantuan Gizi Tambahan di Posyandu dan program BPJS Kesehatan, program perlengkapan mayat, program Raskin, permintaan solar untuk nelayan.
Faridah mengungkapkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait program bantuan gizi tambahan di posyandu. Menurutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak di wilayah Parepare.
Lebih lanjut, ia juga memberikan penjelasan terkait BPJS Kesehatan, yang kerap menjadi sorotan masyarakat karena pelayanan yang dirasa kurang optimal.
“BPJS itu tidak gratis. Dana untuk BPJS dianggarkan melalui APBD, dan besarannya sekitar Rp37.500 per orang. Saya ingin masyarakat memahami bahwa BPJS ini berasal dari anggaran pemerintah yang berasal dari rakyat, maka pelayanan harus sesuai,” kata Faridah.
Menurutnya, banyak masyarakat yang merasa tidak mendapat pelayanan maksimal di puskesmas atau rumah sakit meskipun menggunakan BPJS. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS ditingkatkan.
Faridah juga menyampaikan informasi mengenai program dari Dinas Sosial yang masih berjalan. Salah satunya adalah bantuan perlengkapan mayat yang hingga saat ini masih tersedia.
“Alhamdulillah, perlengkapan mayat masih ada dan target anggaran sebelumnya bahkan lebih dari yang diharapkan. Ini penting agar warga yang membutuhkan dapat terbantu,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah distribusi Raskin (beras miskin) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Tadi saya telpon Dinas Sosial, ternyata ada sekitar 1.947 penerima Raskin, sementara yang layak menerima hanya sekitar 247 keluarga miskin dan 33 warga penderita kusta. Ini tentu tidak tepat sasaran dan perlu ada perbaikan dalam pendataan,” tegas Faridah.
Ia berjanji untuk memanggil Dinas Sosial pada sesi paripurna untuk mengevaluasi data penerima Raskin yang dianggap terlalu banyak dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal lainnya yang mencuat dalam reses tersebut adalah keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan solar.
Faridah menerima laporan dari masyarakat bahwa nelayan terkadang harus melapor ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (PKP) untuk memperoleh surat keterangan (suket) agar bisa mendapatkan solar. Namun, banyak nelayan yang mengalami kesulitan karena proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian yang kerap mempersoalkan penggunaan solar yang diduga akan dijual kembali.
“Ini menjadi masalah bagi nelayan, mereka membutuhkan solar untuk keperluan operasional, tetapi malah dipersulit. Saya akan menyampaikan hal ini dalam paripurna nanti, karena masalah ini perlu perhatian lebih dari pemerintah,” jelasnya.
Di hadapan konstituennya, legislator Demokrat daerah pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujung ini menegaskan komitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pendataan berbagai program bantuan.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari masyarakat. Saya akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa program-program pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Parepare,” tandasnya. (*)
