PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, S. Parman Agoes Mante, menggelar reses atau temu konstituen untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan itu berlangsung di Lago’ta Cafe dan Resto, Kamis (18/9/2025).
Dalam reses kali ini, S. Parman menerima berbagai aspirasi dari masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, fasilitas umum, hingga pelayanan kesehatan.
Salah satu sorotan utama adalah soal pembagian seragam sekolah gratis dari pemerintah. P-Man -sapaannya- menyebut masih ada keluhan dari orang tua siswa terkait ukuran seragam sekolah yang tidak sesuai. Namun, banyak juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota atas bantuan untuk warga.
“Ada yang bilang ukurannya tidak pas. Tapi banyak juga dari warga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota utamanya bantuan seragam sekolah gratis,” ujar legislator Gelora ini.
Ia juga menyoroti soal bantuan beasiswa bagi pelajar. “Indeks bantuan untuk siswa SD sekitar Rp800.000, sementara SMP bisa mencapai Rp1.200.000. Sayangnya, masih banyak yang belum menerima karena kendala verifikasi data,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa bantuan pendidikan dari pusat membutuhkan data penerima yang masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan banyak calon penerima belum memenuhi persyaratan administrasi.
“Padahal, kami sudah anggarkan sekitar Rp4 miliar, tapi yang terserap baru Rp1,4 miliar karena banyak yang tidak datang saat verifikasi, atau tidak punya email,” tambahnya.
Tak hanya soal pendidikan, S. Parman juga menyinggung lampu jalan di wilayah Tegal 2 yang masih banyak belum menyala. Menurutnya, anggaran sudah diajukan melalui Dinas PUPR, namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran dari pusat.
Ia juga menampung keluhan dari warga terkait pelayanan rumah sakit. Salah satunya mengenai pasien yang pulang sendiri sebelum mendapat izin dokter.
“Kalau sudah pulang tanpa persetujuan dokter, lalu masuk lagi dengan keluhan yang sama, itu tidak bisa ditanggung BPJS lagi. Ini yang sering membingungkan warga,” katanya.
Soal ekonomi, ia menerima keluhan dari pelaku usaha kecil terkait bantuan alat usaha, seperti mesin jahit dan peralatan bengkel.
“Kami sudah usulkan, tapi belum semua bisa terealisasi karena keterbatasan kuota dan anggaran,” jelasnya.
S. Parman juga menerima masukan dari pelaku pasar terkait distribusi beras SPHP. Menurut beberapa pengusaha, saat ada pasar murah, penyaluran SPHP tiba-tiba dihentikan, yang menimbulkan kebingungan.
“Ini yang perlu diluruskan, karena SPHP dan pasar murah itu berbeda jalur, satu dari APBD, satunya dari APBN,” ujarnya.
Melalui reses ini, S. Parman berharap seluruh aspirasi warga dapat diakomodir dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara warga, pemerintah daerah, dan pusat demi realisasi program yang lebih maksimal. (*)
