PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Musdalifah Pawe, menggelar kegiatan reses di wilayah Kampung Mandar, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Jumat (19/9/2025).
Dalam temu konstituen, Legislator PAN ini menyerap langsung aspirasi warga, mulai dari permintaan kebutuhan dasar hingga keluhan tentang infrastruktur dan layanan publik.
Salah satu warga, Hidayah, yang sehari-hari mengajar mengaji anak-anak di lingkungannya, menyampaikan permintaan kipas angin karena kondisi ruangan mengaji yang panas dan tidak nyaman. Menanggapi hal tersebut, Musdalifah langsung merespons cepat.
“Kalau untuk kipas angin untuk kebutuhan mengaji anak-anak, Insya Allah sebentar habis salat Jumat saya suruh antar langsung,” ujar Musdalifah, disambut tepuk tangan warga.
Ketua RT setempat, Nagauleng, mengeluhkan kondisi Poskamling yang sudah tidak layak pakai. Mereka berharap ada bantuan perbaikan atau pembangunan poskamling baru demi keamanan lingkungan.
Musdalifah menyatakan akan memperjuangkan kebutuhan untuk Poskamling warga dan mendorong koordinasi dengan dinas terkait agar segera direspons. Ia juga meminta agar kebutuhan Poskamling warga dibuatkan proposal.
Warga lainnya, Dharmi, pedagang kue dan masakan jadi mengeluh karena tempat jualannya yang berlokasi di dekat SD Negeri 12 belum memiliki atap dan fasilitas memadai. Ia mengaku terpaksa kembali berjualan di trotoar.
“Insya Allah, nanti bersama tim saya tinjau lokasi jualannya. Kalau memungkinkan, nanti saya bantu siapkan bahan-bahannya untuk bikin atap,” kata Musdalifah menanggapi permintaan tersebut.
Keluhan lain datang dari warga Kampung Mandar soal mobil pengangkut sampah yang tidak rutin masuk ke lingkungan mereka. Terkadang, warga harus menunggu beberapa hari bahkan hingga dua minggu sampah diangkut, menyebabkan penumpukan dan bau tak sedap.
Menanggapi hal ini, Musdalifah menyampaikan bahwa tahun ini pemerintah kota telah menganggarkan pembelian dua unit armada sampah baru, dan dia mendorong agar distribusinya merata ke seluruh kelurahan, termasuk Kampung Mandar.
Sementara Idris, Ketua RW 4 Kampung Mandar, dengan nada serius menyampaikan bahwa usulan Musrenbang dari lingkungannya seperti pembangunan drainase dan pengaspalan jalan tidak pernah direalisasikan selama ia menjabat RW.
“Kami sudah berusaha maksimal menyampaikan aspirasi warga lewat Musrenbang, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” kata Idris.
Menanggapi hal itu, Musdalifah menjelaskan bahwa setiap anggota dewan hanya mendapat kuota anggaran yang terbatas, sekitar Rp400 juta per tahun, untuk merealisasikan aspirasi masyarakat.
“Saya tetap akan koordinasi dengan dinas terkait. Kita lihat mana yang lebih prioritas, apakah drainase atau jalan. Saya tidak janji muluk-muluk, tapi saya usahakan,” jelasnya.
“Insya Allah hari Senin saya koordinasi Dinas PUPR. Jika tidak ada agenda rapat, saya akan turun langsung bersama Dinas PUPR untuk melihat kondisi jalan yang butuh perbaikan. Ini akan kami usulkan di program pokir (pokok-pokok pikiran),” sambungnya.
Ketua DPD PAN Kota Parepare ini menegaskan bahwa dirinya akan terus berkomitmen menyalurkan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaiannya bersama pemerintah kota.
“Saya di sini bukan hanya untuk mendengar, tapi juga menjadi penghubung langsung antara masyarakat dan pemerintah. Yang bisa saya bantu secara pribadi, saya bantu. Selebihnya, saya perjuangkan lewat jalur formal,” pungkasnya. (*)
