PAREPARE, KLUPAS.COM – Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe, melaksanakan reses di kampung Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Sabtu (20/9/2025).
Dalam temu konstituen ini, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menerima sejumlah aspirasi dari warga, di antaranya infrastruktur jalan, drainase, masalah pendidikan, kesehatan hingga persoalan ekonomi warga.
Reses yang berlangsung secara terbuka dan penuh antusiasme warga ini menjadi wadah dialog langsung antara konstituen dan wakil rakyat. Salah satu aspirasi yang disampaikan warga menyangkut kebutuhan mereka terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mengingat banyak dari mereka bekerja di sektor non-formal seperti nelayan, buruh harian, dan pedagang kecil.
Dalam sambutannya, Sappe menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut kesejahteraan dan perlindungan sosial.
Ia menyampaikan bahwa keberadaannya di DPRD adalah hasil dari dukungan masyarakat. Olehnya itu, kata dia, sudah menjadi tanggung jawab moral dan politiknya untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Saya berdiri di sini karena dukungan dari bapak ibu semua. Maka ada tanggung jawab, garis tangan untuk mewakili dan memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat, maka saya akan berdiri tegak di depan saudara-saudara. Menjalankan tugas dan fungsi DPRD yang sudah diatur dalam undang-undang,” ujar Sappe disambut tepuk tangan warga.
Meski penyampaiannya sempat diselingi ungkapan emosional dan spontan, Sappe menutup pernyataannya dengan doa agar masyarakat diberikan kemudahan dalam rezeki dan kehidupan yang lebih baik ke depan.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan yang baik, meskipun kadang yang datang adalah kesempatan yang sulit, kita semua tetap diberikan kemudahan dan rezeki yang berkah,” tuturnya.
Pertemuan reses ini ditutup dengan diskusi ringan antarwarga dan tokoh masyarakat setempat. Sejumlah usulan lain juga dicatat tim pendamping, termasuk masalah infrastruktur jalan, lampu penerangan, serta bantuan UMKM.
Kegiatan reses ini menjadi bukti nyata bahwa DPRD tetap membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat untuk menampung, mencatat, dan memperjuangkan setiap suara warga. (*)
