DPRD Parepare Sidak Gudang Bulog, Desak Penyaluran Beras Subsidi untuk Tekan Harga

banner 120x600

PAREPARE, KLUPAS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di gudang Bulog Parepare, Rabu (9/7/2025), menyusul keluhan warga terkait lonjakan harga beras di pasaran. Dalam sidak tersebut, DPRD mendesak Bulog agar segera menyalurkan beras subsidi guna menstabilkan harga.

Sidak dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua DPRD Muh Yusuf Lapanna serta dua anggota DPRD lainnya, Kamaluddin Kadir dan Achmad Ariady. Mereka disambut oleh Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Mohammad Junaedy.

Ketua DPRD Kaharuddin Kadir menjelaskan bahwa sidak dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat mengenai naiknya harga beras, yang terus berdatangan dalam dua hingga tiga hari terakhir, baik melalui telepon langsung maupun media sosial.

“Sidak ini kami lakukan karena laporan yang masuk sangat kencang. Banyak masyarakat mengeluh soal harga beras yang naik drastis,” ujar Kaharuddin.

Menurutnya, lonjakan harga beras menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Ia pun menegaskan bahwa Bulog memiliki tanggung jawab untuk menstabilkan harga di pasar, selain juga menyerap gabah dan padi petani.

Dalam sidak tersebut, DPRD juga mengecek langsung ketersediaan stok beras di gudang Bulog. Hasil temuan mereka menunjukkan bahwa stok beras justru dalam kondisi melimpah, mencapai 105 ribu ton.

Bulog Parepare, kata dia, berjanji akan segera menyalurkan beras subsidi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dalam waktu dekat. Surat perintah penyaluran dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah terbit pada 8 Juli lalu.

“Untuk Parepare, akan disalurkan melalui sekitar 40 pengecer, masing-masing mendapatkan kuota 2 ton,” tambahnya.

Kaharuddin juga mengingatkan masyarakat untuk proaktif melaporkan jika ada oknum pengecer yang menjual beras SPHP di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 12.500 per kilogram.

“Kalau ada pengecer yang menjual di atas HET atau tidak menyalurkan sesuai kuota, masyarakat boleh melaporkan ke DPRD maupun ke Bulog,” pintanya.

Ia menjelaskan bahwa beras SPHP yang akan disalurkan merupakan beras jenis medium dengan tingkat broken maksimal 25 persen. “Kami lihat langsung contohnya, dan kualitasnya sudah layak konsumsi,” ujar Kaharuddin.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Mohammad Junaedy, memastikan pihaknya telah menerima surat resmi dari Bapanas dan tengah mempersiapkan proses penyaluran.

“Surat dari Bapanas sudah kami terima. Saat ini kami akan segera undang pengecer untuk sosialisasi teknis penyaluran, sambil menunggu perintah resmi dari pusat,” jelasnya.

Junaedy menambahkan, Bulog akan menyalurkan beras ke pengecer dengan harga Rp 11.000 per kilogram. Pengecer kemudian akan menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram sesuai ketentuan.

“Harapan kami minggu ini penyaluran sudah bisa dimulai, agar harga beras di pasar bisa segera turun,” pungkas Junaedy. (*)

https://klupas.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241109-WA0315.jpg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *