PAREPARE, KLUPAS.COM – Ketua DPRD Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menegaskan bahwa pihaknya akan terus berpihak pada kepentingan masyarakat. Penegasan ini disampaikan usai menerima perwakilan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat Parepare (FPRP), Senin (15/9/2025), yang menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu pergudangan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pergeseran anggaran daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Kaharuddin menyampaikan bahwa kebijakan larangan gudang di dalam kota seharusnya tidak dilakukan secara represif tanpa solusi yang jelas bagi para pelaku usaha.
“Prinsipnya kita tidak boleh mematikan usaha orang. Kalau ada gudang dalam kota diminta pindah, pemerintah harus siapkan solusinya,” ujar Kaharuddin, didampingi dua anggota DPRD lainnya, Sappe dan Andi Muh Fudail.
Menurut Kaharuddin, pemerintah daerah sebaiknya memberikan alternatif seperti membangun gudang untuk disewakan atau menyiapkan lahan khusus agar pelaku usaha dapat pindah tanpa terbebani.
“Yang penting, kebijakan yang diambil harus bijak dan humanis, sesuai semangat perda,” tambahnya.
Menanggapi keluhan masyarakat soal lonjakan PBB, Kaharuddin menegaskan bahwa DPRD justru telah lebih dahulu mendesak pemerintah kota untuk menghentikan kebijakan tersebut. Ia menyebut ada kekeliruan dalam perhitungan tarif, terutama pada tanah-tanah pertanian seperti yang terjadi di Kecamatan Bacukiki.
“DPRD mendesak pemerintah menghentikan kebijakan ini. Jadi jangan salah paham, DPRD justru berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, soal pergeseran anggaran daerah tanpa persetujuan DPRD, Kaharuddin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan imbas dari aturan pemerintah pusat, merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
“Kami sudah protes ke Kemendagri, tapi faktanya aturan itu berlaku nasional, bukan hanya di Parepare,” jelasnya.
Kaharuddin juga menegaskan komitmen DPRD Parepare dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia berjanji semua tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Aspirasi yang disampaikan teman-teman aksi akan kami teruskan dan kawal, dengan tetap mengedepankan solusi yang adil, bijak, dan humanis,” pungkasnya. (*)
