PAREPARE, KLUPAS.COM – Komisi III DPRD Kota Parepare melakukan kunjungan kerja (kunker) di dua titik, yaitu Masjid Terapung BJ Habibie dan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam kunjungannya, Komisi III menyoroti beberapa pengerjaan beberapa item pada proyek masjid terapung yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu. Bahkan, dewan merasa kecewa atas pengerjaan beberapa item yang dinilai tidak menampakkan estetika atau keindahan.
“Proses pemasangan beberapa item ini yang jauh sekali dari estetika. Kami kecewa atas kinerja yang diberikan konsultan pengawas. Padahal anggarannya sangat luar biasa,” keluh Ketua Komisi III DPRD Parepare, Ibrahim Suanda.
Berbeda dengan kunjungannya ke MPP, rombongan Komisi III mengapresiasi akan suasana nyaman di dalam gedung. Begitupun setiap loket yang tersedia tertata dengan baik.
“Sangat bagus, Ada 11 loket. Kita harap apa yang telah ditentukan itu yah difungsikan. Dimasukkan dan dimanfaatkan segera,” kata Anggota Komisi III DPRD Parepare, Kamaluddin Kadir.
Legislator Gerindra itu juga mengatakan, kedepan layanan yang disediakan di MPP dapat ditambahkan.
“Nanti dari situ, kita lihat lagi, apa yang diperlukan. Seperti pengaduan tentang dokter, pengaduan psikiater, masyarakat yang mengalami gangguan dengan ular, maupun tawon,” katanya.
“Namun sementara, apa yang ada difungsikan secara maksimal. Intinya kita dukung. Adapun yang kurang, kita support. Tinggal dibenahi beberapa. Semestinya sudah ada loket antrian. Ada alatnya tapi belum difungsikan,” sambung dia.
Sementara, Kepala DPM PTSP Kota Parepare, St Rahmah Amir mengatakan, dua pelayanan dari MPP sudah beroperasi, yaitu perizinan dan pengaduan sejak 17 Mei sudah beroperasi. Sementara Polres Parepare untuk operasionalnya baru bergabung per hari ini.
“Layanan perizinan yang disiapkan DPM PTSP di MPP antara lain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG, Aplikasi LA-SIAP (Layanan Sistem Informasi Aktual Peduli Perizinan) mengakomodasi beberapa perizinan misalnya izin penelitian, praktek dokter, operasional RS, Paud, dan Sekolah Dasar,” jelas Rahmah.
Mantan Sekretaris Dinas Perdagangan Parepare itu menambahkan, segala jenis perizinan telah dipindahkan di MPP. Sedangkan, di Kantor DPM PTSP saat ini hanya bidang teknis saja.
Untuk instansi atau lembaga lainnya segera menyusul bergabung di MPP.
“Kalau instansi lainnya menyusul bergabung. Segera kita lakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi/lembaga antara lain Pertanahan, Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Bank Sulselbar.
Harapan bergabungnya Bank Sulselbar, kata Rahmah, Pemohon ketika melakukan perizinan persetujuan bangunan gedung dapat diselesaikan di sini terkait retribusi daerahnya.
“Pemohon tidak lagi ke luar untuk membayar. Di sini disiapkan transaksi kas untuk retribusi daerah. Makanya disiapkan nanti Bank Sulselbar,” ungkapnya.
Selain itu, MPP saat ini menunggu jadwal launching dari Kementerian PAN-RB.
“Kami menunggu jadwal pasti dari Menpan-RB. Belum ada ketetapan jadwal tapi bulannya sudah ada, yaitu bukan Juli. Akan dilaunching melalui virtual. Peresmian dipusatkan di Maros,” tandasnya. (*)
