PAREPARE, KLUPAS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin mengaku puas dengan kinerja Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali selama empat bulan memimpin Parepare.
Kinerja Akbar Ali dinilai berhasil khususnya dalam penanganan 8 program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulsel, di antaranya menurunkan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pak Wali Kota ini selama empat bulan sudah tancap gas, sudah menguasai Parepare dengan baik. Terima kasih, Pemerintah Provinsi terbantu dengan program-program pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Parepare,” puji Bahtiar Baharuddin saat hadir pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-64 Parepare, 18 Februari 2024, lalu.
Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa angka pravelensi stunting cenderung menurun di Parepare. Pada 2021 mencapai 18,49% turun menjadi 13,70% pada 2022, dan pada Desember 2023 sudah turun 7,29 persen. Serta terhitung hingga Desember 2023 tinggal 566 anak yang menderita stunting.
Dalam penanganan stunting ini, Pemkot Parepare telah melakukan intervensi sensitif seperti sanitasi, pendidikan anak usia dini, penyuluhan yang menyasar remaja dan ibu hamil serta calon pengantin dan pasangan usia subur, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi untuk calon pengantin.
“Pemerintah Kota Parepare juga telah meluncurkan rumah gizi yang akan jadi posko penanganan dan pencegahan stunting. Rumah gizi akan menyediakan panganan, untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak dan balita. Juga dilakukan pengukuhan 42 Bapak Ibu Asuh Stunting,” papar Akbar Ali.
Akbar Ali mengemukakan, kegiatan intervensi spesifik telah dilakukan berupa pemberian makanan tambahan, pemberian tablet tambah darah, tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), pemberian makanan pendamping ASI untuk anak usia 6-23 bulan serta pelayanan tata laksana gizi buruk anak balita.
Sementara terkait angka kemiskinan ekstrem di Parepare relatif rendah dibanding Kabupaten Kota lainnya di Sulsel.
Berdasarkan data BPS 2022, kemiskinan eksrem Parepare 0,33 %, dari sebelumnya yaitu pada 2021 berada pada persentase 0,47 % atau mengalami penurunan 0,14 %.
Persentase penduduk miskin di tahun 2023 menurun 0,07% dari tahun sebelumnya menjadi 5,34% atau sekitar 7.980 jiwa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 173 jiwa
“Dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini beberapa program telah dilakukan di antaranya program rehabilitasi sosial dan program perlindungan dan jaminan sosial, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan (PBI/JKN), dan upaya kesehatan masyarakat,” ungkap Akbar Ali.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Politik Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri ini menambahkan, program lain dilakukan Pemkot Parepare dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini adalah pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program kawasan pemukiman, program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh. Kemudian program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.
“Program lainnya adalah pembinaan keluarga berencana dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera,” tandas Akbar Ali. (*)