banner 728x250

Wakil Ketua DPRD Parepare RSA Yakin Pemkot Segera Bayarkan Utang ke Rekanan

banner 120x600
banner 468x60

PAREPARE, KLUPAS.COM – Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam (RSA) yakin Pemerintah Kota Parepare segera membayarkan utang pihak ketiga kepada rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan proyek tahun anggaran 2023, namun belum terbayarkan hingga saat ini.

Itu diungkapkan Rahmat usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) membahas soal utang ke rekanan di DPRD Parepare, Rabu 8 Mei 2024.

banner 800x800

“Saya yakin pemerintah daerah segera mencairkan atau membayar hasil pekerjaan proyek yang telah dirampungkan oleh beberapa rekanan di Parepare. Apalagi kondisi keuangan kita saat ini cukup baik, dan kondisi kas juga cukup untuk membayarkan utang tersebut. Cuma memang ada mekanisme yang harus dilalui sesuai peraturan perundangan,” kata Legislator Partai Demokrat ini.

Rahmat menjelaskan pembayaran utang kepada rekanan itu melalui mekanisme, salah satunya menunggu hasil review Inspektorat yang akan disinkronkan dengan hasil review BPK. Itu dilakukan agar dalam pembayaran ke rekanan betul-betul sesuai ketentuan, dan di kemudian hari tidak ada temuan.

“Setelah didengarkan penjelasan dari Dinas Perkimtan bahwa total kegiatan proyek yang belum dibayarkan ke rekanannya tercatat sekitar Rp4 miliar. Begitu pun dengan Dinas PUPR tercatat sekitar Rp11 miliar, dan selebihnya di beberapa SKPD lain. Sehingga kalau ditotalkan berkisar hampir Rp16 miliar.
Jumlah ini relatif minim jika dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini.

Proses pembayaran ini, kata dia, diawali dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare terlebih dahulu menyurat ke Inspektorat Parepare untuk dilakukan review terkait utang itu, dan memastikan bahwa Pemkot betul-betul berutang.

“Jadi setelah utang tersebut dipastikan, maka hasil review akan diserahkan ke BKD untuk dicocokkan dengan hasil pemeriksaan BPK. Jika sesuai, maka BKD akan membuat SK Parsial,” terang Rahmat yang juga Ketua MD KAHMI Parepare.

Hasil review dari Inspektorat ini paling lambat 15 Mei 2024 sudah harus diserahkan ke BKD. Selanjutnya, BKD diminta menyelesaikan SK Parsial selama lima hari setelah hasil review diterima.

“Kami berkomitmen akan mengawal dan memperjuangkan proses tersebut, hingga rekanan bisa menerima pembayaran utang dari Pemkot Parepare. Paling lambat akhir Mei atau awal Juni,” tegas Rahmat.

Salah satu rekanan Junawin mewakili rekanan lainnya, berharap melalui RDP di Komisi III DPRD Parepare ini dapat memberikan kepastian terkait hak mereka yang belum dibayarkan oleh Pemkot Parepare, namun sudah menyelesaikan pekerjaan proyek TA 2023. Dalam RDP tersebut, DPRD menghadirkan para rekanan dan jajaran SKPD terkait.

“Kita akan menunggu pembayaran pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan paling lambat akhir Mei hingga awal Juni,” harapnya.

Kegiatan proyek 2023 yang belum terbayar ini bervariasi dan tersebar di beberapa SKPD. Di antaranya ada yang rampung di tahun anggaran berjalan 2023. Dan ada juga pekerjaan rampung setelah tahun anggaran berjalan atau menyeberang ke 2024. (*)

banner 1280x1280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *