PAREPARE, KLUPAS.COM – Sejumlah persoalan pembangunan, olahraga, bantuan sosial, ketenagakerjaan hingga pendidikan menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe, di Patato, Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Minggu (8/11/2026).
Dalam temu konstituen tersebut, Sappe menyoroti minimnya kesiapan anggaran Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Salah satu persoalan yang mencuat adalah keterbatasan anggaran persiapan, termasuk kebutuhan perlengkapan dan seragam kontingen.
Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, pihaknya telah memperjuangkan alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar sebagai dana awal atau pagu anggaran untuk mendukung kebutuhan Porprov. Namun, dalam pembahasan anggaran, kata dia, jumlah tersebut mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp1 miliar.
Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian karena jika dibandingkan dengan pengalaman penganggaran sebelumnya, kebutuhan dukungan untuk cabang olahraga masih cukup besar.
“Kami akan terus mengawal agar kebutuhan atlet dan cabang olahraga mendapat perhatian. Jangan sampai atlet yang sudah berjuang membawa nama daerah justru terkendala persoalan anggaran,” tegasnya.
Selain persiapan, Sappe juga menyoroti persoalan bonus bagi atlet peraih medali. Ia menyatakan DPRD akan memperjuangkan agar pemberian bonus dapat diakomodasi dalam pembahasan anggaran 2027.
Ia berharap besaran bonus nantinya dapat mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sekaligus mengacu pada pengalaman pemberian bonus pada Porprov sebelumnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan konsumsi dan fasilitas atlet selama mengikuti pertandingan Porprov di Kabupaten Wajo dan Bone.
Sappe menilai distribusi konsumsi harus dikelola secara proporsional dengan mempertimbangkan jarak lokasi pertandingan. Ia mengusulkan agar pengelolaan dapur tidak hanya terpusat pada satu atau dua titik, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan atlet di masing-masing wilayah.
Ia juga menegaskan bahwa uang saku atlet harus diberikan berdasarkan jumlah hari mereka mengikuti pertandingan, bukan disamaratakan.
Dalam sesi dialog dengan warga, Sappe turut menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial berdasarkan tingkat desil kesejahteraan.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi faktual dengan turun langsung ke lapangan, termasuk melibatkan pemerintah kelurahan, RW dan RT.
Menurutnya, perubahan kondisi ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran data agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan.
Sappe juga menyinggung pengembalian sekitar tujuh ton beras bantuan yang tidak tersalurkan. Salah satu persoalan yang disampaikan berkaitan dengan penerima yang telah berpindah tempat tinggal, meskipun administrasi kependudukannya belum diperbarui.
Ia meminta mekanisme penyaluran bantuan dievaluasi agar persoalan administrasi tidak berujung pada tidak tersalurkannya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang ketenagakerjaan, Sappe menyoroti kebijakan pembatasan usia pekerja hingga 53 tahun yang dinilai perlu dikaji kembali.
Ia menyebut pihaknya sebelumnya mendorong agar batas usia tersebut dapat dinaikkan hingga 63 tahun, dengan mempertimbangkan ketentuan dan regulasi ketenagakerjaan serta kesempatan masyarakat untuk tetap bekerja secara produktif.
Sappe berharap kebijakan pemerintah daerah tidak justru membatasi kesempatan masyarakat mendapatkan pekerjaan hanya karena faktor usia.
Sementara di sektor pendidikan, Sappe menyinggung persoalan persiapan kegiatan Porprov yang turut berdampak pada koordinasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Parepare.
Ia menilai tidak adanya alokasi anggaran yang memadai sejak APBD pokok membuat sejumlah kebutuhan persiapan kegiatan menjadi terkendala.
Selain itu, muncul pula keluhan masyarakat terkait seragam dan sepatu sekolah yang tidak sesuai ukuran sehingga tidak dapat digunakan oleh siswa.
Sappe meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui pihak sekolah agar siswa yang menerima perlengkapan tidak sesuai ukuran dapat melaporkan dan memperoleh solusi.
“Untuk bantuan sepatu sekolah, kualitas sepatunya tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja ukurannya banyak siswa yang mendapat sepatu kekecilan. Hal itu bisa dilaporkan ke kepala sekolahnya supaya digantikan dengan sepatu sesuai ukuran siswa,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas bantuan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari barang yang disalurkan, tetapi juga harus dipastikan sesuai kebutuhan dan dapat digunakan oleh penerima.
Sappe menegaskan komitmennya untuk membawa berbagai aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan DPRD dan mengawal agar persoalan yang disampaikan tidak berhenti sebatas catatan pertemuan. (*)
