PAREPARE, KLUPAS.COM – Persoalan bantuan sosial, ketidakakuratan data desil kesejahteraan hingga belum terealisasinya bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi sejumlah keluhan yang mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Parepare, Andi Muh Fudhail (AFU).
Dalam temu konstituen yang digelar Andi Fudhail di Kedai Cinta, Jompie, Kota Parepare, Minggu (8/11/2026), warga menyampaikan berbagai persoalan yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian.
Bahkan, sejumlah aspirasi masyarakat disebut telah diperjuangkan selama empat tahun, namun belum juga terealisasi.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah perubahan kategori desil masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.
Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, terdapat warga yang sebelumnya masuk kategori desil 2 atau desil 3, tetapi kini justru tercatat pada desil 6 hingga desil 7. Padahal, kata dia, berdasarkan peninjauan langsung atau on the spot, kondisi ekonomi warga yang bersangkutan dinilai masih layak berada pada kategori desil sebelumnya.
“Kami meminta pemerintah mengkaji kembali dan menata betul-betul data masyarakat yang terdampak perubahan desil. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya masuk desil 2 atau 3 justru tercatat pada desil 6 atau 7,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan data administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Apalagi, warga yang merasa dirugikan telah menempuh mekanisme keberatan, banding maupun sanggahan.
Menurutnya, validasi data harus dilakukan secara akurat agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial.
Selain persoalan desil, keluhan lain yang mencuat adalah belum terealisasinya bantuan pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM.
Sejumlah warga mengaku telah mengusulkan bantuan berupa etalase usaha, peralatan pertukangan, mesin jahit hingga berbagai perlengkapan penunjang usaha. Namun, aspirasi tersebut belum juga terwujud meski telah diperjuangkan selama beberapa tahun.
Alasan keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi disebut menjadi salah satu kendala belum terealisasinya bantuan tersebut.
Meski demikian, terdapat harapan baru setelah sejumlah calon penerima bantuan menjalani survei dan proses validasi data.
“Data mereka sudah divalidasi dan tinggal menunggu realisasi dari pemerintah. Harapan kami tahun ini bantuan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.
AFU juga menyoroti beban yang harus ditanggung warga selama proses pengusulan dan validasi bantuan. Mulai dari biaya administrasi, kebutuhan materai hingga ongkos transportasi untuk mendatangi kantor dan menjalani wawancara.
Kondisi tersebut dinilai menjadi keluhan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang secara ekonomi memang membutuhkan bantuan pemerintah.
Ia berharap seluruh aspirasi yang telah melalui proses pendataan dan validasi tidak kembali berhenti di meja pengusulan. Dengan sisa waktu hingga akhir tahun anggaran 2026, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian dan merealisasikan bantuan sesuai hasil verifikasi.
“Harapan kita, mudah-mudahan tahun ini bisa terealisasi. Masyarakat sudah menunggu cukup lama, bahkan ada yang sampai empat tahun. Jangan sampai aspirasi yang sudah disurvei dan divalidasi kembali tertunda,” tutupnya. (*)
