PAREPARE, KLUPAS.COM – Fraksi Nasdem DPRD Parepare menyatakan menolak ranperda APBD perubahan tahun 2021 untuk dibahas lebih lanjut. Hal itu terungkap saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap ranperda APBD perubahan tahun 2021.
“Bagi pengusaha UMKM sudah seharusnya menerima bantuan modal dan subsidi stimulus pajak. Sebagaimana inmendagri no 21 tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD,” ungkap Juru Bicara Fraksi Nasdem Asmawati Zainuddin, Kamis (23/9/2021).
Selain itu, Fraksi Nasdem kembali menyuarakan soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN yang belum juga dianggarkan. Padahal, kata dia, anggaran belanja sudah naik mencapai satu triliun lebih.
“Dengan anggaran fantastis (Rp1 triliun lebih) itu sudah seharusnya ASN menikmati TPP. Terlebih TPP ini sudah ada regulasi yang jelas,” ujar Asmawati.
Anggaran untuk vaksinator juga turut disuarakan Fraksi Nasdem. Menurutnya penganggaran vaksinator bisa menunjang percepatan tercapainya herd imunity di Parepare.
Fraksi Nasdem, kata Asmawati, memandang dengan tidak dianggarkan beberapa hal tersebut, maka tidaklah berkolerasi dengan tujuan pemerintah kota Parepare yang menjadikan 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi.
“Dengan demikian hal ini merupakan kelalaian Pemerintah kota Parepare dalam menyejahterakan rakyatnya,” kata dia.
Sikap penolakan Fraksi Nasdem itu ditanggapi Wali Kota Parepare Taufan Pawe (TP). Menurutnya, itu adalah sikap politik yang patut dipahami dan dihargai.
“Hal tersebut kita serahkan pada mekanisme yang diperkenankan sesuai peraturan DPRD Parepare,” ujarnya.
TP juga menjawab usulan Fraksi Nasdem terkait bantuan modal usaha pedagang kecil. Kata dia, penganggaran untuk bantuan sosial itu disinergikan dengan belanja tak terduga.
“BTT ini kita harapkan agar lebih fleksibel disesuaikan dengan perkembangan permasalahan masyarakat sebagai akibat dari kondisi tak terduga. Terutama faktor bencana alam dan non alam termasuk pandemi Covid-19.
TP juga mengklaim sudah memerhatikan anggaran untuk tenaga vaksinator. Namun demikian, kata dia, anggaran bagi vaksinator terus diupayakan dalam anggaran yang tersedia. (*)
